Padang, Kabapedia.com – Deputi Bidang Pengendalian Penduduk (Dalduk) BKKBN RI, Bonivasius Prasetya Ichtiarto memuji eksistensi Sekolah Siaga Kependudukan (SSK) di Kota Padang, Sumatra Barat (Sumbar).
Hal ini disampaikan saat melakukan kunjungan kerja ke SSK SMPN 24 Padang bersama Kepala Perwakilan BKKBN Sumbar, Fatmawati dan sejumlah pejabat terkait, Sabtu (3/6/2023).
Pada kesempatan ini Bonivasius sekaligus meluncurkan secara resmi SSK SMPN 24 Padang. SSK di sekolah ini merupakan yang terbaik dan bakal mewakili Kota Padang dalam perlombaan SSK Paripurna tahun 2023 untuk tingkat Provinsi Sumbar.
Pantauan Kabapedia.com, Deputi Dalduk sempat melakukan dialog bersama para murid dan guru SSK SMPN 24 seputar pengetahuan mereka tentang isu kependudukan. Hasilnya, sang Deputi dibuat takjub dengan wawasan para siswa yang sangat menguasai isu kependudukan.
Bonivasius mengatakan, SSK merupakan bentuk pendidikan keluarga kepada generasi muda melalui instansi atau stakeholder di daerah. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga, pemerintah menetapkan program pengendalian kualitas penduduk yang salah satunya melalui kerjasama pendidikan kependudukan.
“Pendidikan kependudukan adalah upaya terencana dan sistematis untuk membantu masyarakat agar memiliki pengetahuan serta pemahaman tentang kondisi kependudukan, serta kaitan timbal balik antara perkembangan kelahiran, kematian serta kualitas kependudukan dengan kehidupan sosial, ekonomi, kemasyarakatan dan lingkungan hidup,” jelas Bonivasius.
“Jadi banyak korelasinya, misalnya termasuk juga persoalan stunting. Jika sudah kita edukasi dari remaja, maka para siswa yang merupakan calon ayah dan ibu ini nantinya bisa lebih tahu faktor apa saja yang menyebabkan stunting.
Diketahui, stunting adalah kondisi terganggunya pertumbuhan dan perkembangan seorang anak akibat kekurangan gizi dan infeksi yang berulang. Kondisi ini ditandai dengan tinggi anak tersebut tidak sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan.
Masalah stunting sendiri sudah menjadi program prioritas nasional di Indonesia, karena masih besarnya angka stunting di Indonesia, termasuk di Provinsi Sumbar.
Berdasarkan Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) tahun 2022, secara nasional angka stunting di Indonesia berada di angka 21,6 persen. Memang kondisi ini turun sebesar 2,8 persen dibanding tahun 2021.
Akan tetapi yang mengejutkan, di Provinsi Sumbar angka prevalensinya mengalami kenaikan, yaitu pada tahun 2021 di angka 23,3 persen menjadi 25,2 persen pada tahun 2022.
“Jika dilihat dari nasional, Sumbar masih berada di atas nasional. Pemerintah telah menetapkan target penurunan menjadi 14 persen di tahun 2024,” ujar Kepala Perwakilan BKKBN Sumbar, Fatmawati beberapa waktu lalu.
Baca Juga: Fatmawati: Penanganan Stunting Tanggungjawab Bersama
Dengan adanya SSK, Deputi Dalduk BKKBN RI, Bonivasius Prasetya Ichtiarto optimis di masa depan angka prevalensi stunting di Indonesia dapat ditekan hingga zero (0). Tak hanya stunting, SSK juga bisa menjadi sarana edukasi persoalan kependudukan lainnya, di antaranya menekan pernikahan dini serta masalah narkoba dan prilaku menyimpang. [isr]
Simak berita Kabapedia.com di Google News
