DPR Setujui Pagu Indikatif PUPR Tahun 2026 Rp70,86 Triliun, Fokus ke Swasembada Pangan dan Sekolah Rakyat 

Kementerian juga mengajukan tambahan anggaran sebesar Rp68,88 triliun, terdiri dari Rp65,28 triliun untuk kegiatan teknis dan Rp3,6 triliun untuk manajemen dan dukungan operasional. Dana tambahan ini ditujukan untuk mendanai program-program lintas sektor seperti:

• Swasembada pangan: Rp4,92 triliun
• Pembangunan Sekolah Rakyat: Rp10 triliun
• Padat karya berbasis masyarakat: Rp3,98 triliun
• Operasi tanggap darurat: Rp0,55 triliun
• Infrastruktur wilayah DOB dan terluar: Rp1,77 triliun
• Pengadaan lahan dan kelanjutan proyek multiyears: >Rp14 triliun

Sekolah Rakyat dan Prasarana Sosial Jadi Sorotan

Salah satu yang paling disorot dalam usulan tambahan adalah program Sekolah Rakyat senilai Rp10 triliun. Program ini ditujukan untuk membangun fasilitas pendidikan dasar dan menengah di daerah 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar) yang belum memiliki akses infrastruktur pendidikan memadai.

Anggota Komisi V DPR RI, Rifqinizamy Karsayuda, menyambut positif program ini. “Kalau kita bicara pembangunan berkeadilan, tidak boleh hanya berhenti di jalan tol. Sekolah rakyat harus dibangun di tempat-tempat yang selama ini dilupakan oleh pembangunan,” ujar politisi PDI Perjuangan itu.

Instruksi Presiden Jadi Landasan Pembangunan Irigasi Nasional
Upaya membangun sistem irigasi nasional diperkuat dengan terbitnya Instruksi Presiden No. 2 Tahun 2025 tentang percepatan rehabilitasi jaringan irigasi. Kebijakan ini menjadi landasan hukum bagi PUPR mempercepat pembangunan jaringan irigasi teknis di daerah-daerah sentra pangan seperti Jawa Timur, Jawa Barat, Sulawesi Selatan, dan Nusa Tenggara Barat.

Baca juga:

• Sudah 5 Tahun Jembatan di Sungai Limau Hampir Rubuh, John Kenedy Azis Bilang Efisiensi Anggaran 
• Ekonomi Sumbar Menguat: Sektor Jasa Catat Pertumbuhan Tertinggi

Direktur Jenderal Sumber Daya Air Kementerian PUPR, Bob Arthur Lombogia, menegaskan bahwa pihaknya telah memetakan sekitar 3,2 juta hektare lahan pertanian yang butuh perbaikan irigasi. “Ini menyangkut masa depan pangan Indonesia. Kita butuh bendungan yang bekerja, saluran primer yang tidak bocor, dan distribusi air yang adil sampai ke lahan petani,” jelasnya. [isr]

Ikuti Kabapedia Network di  Google News dan KabaPadang