Jakarta, Kabapedia.com – Pemerintah Indonesia terus menunjukkan komitmennya dalam memperkuat infrastruktur perbatasan guna menjaga kedaulatan negara dan meratakan pembangunan. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), melalui Direktorat Jenderal Cipta Karya, telah berhasil menyelesaikan pembangunan tujuh Pos Lintas Batas Negara (PLBN) di berbagai wilayah perbatasan. Proyek ini merupakan bagian dari Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan 11 PLBN Terpadu dan Sarana Prasarana Penunjang di Kawasan Perbatasan.
Baca juga:
- Polda Ungkap Kasus Korupsi Dinas PUPR Mentawai, Begini Modusnya
- Pembangunan Fly Over Sitinjau Lauik ‘Selangkah’ Lagi, Prakarsa KPBU Disetujui Menteri PUPR
Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono, menekankan bahwa PLBN bukan sekadar gerbang masuk ke negara, tetapi juga sebagai katalis pertumbuhan ekonomi baru di wilayah perbatasan. “Pembangunan PLBN ini penting bagi pertahanan keamanan, sekaligus menjadi embrio pusat ekonomi yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat perbatasan,” ujar Menteri Basuki.
Dirjen Cipta Karya, Diana Kusumastuti, mengungkapkan bahwa tujuh PLBN yang telah rampung dibangun selama periode 2019-2024 meliputi PLBN Serasan (Natuna, Kepulauan Riau), PLBN Jagoi Babang (Bengkayang, Kalimantan Barat), PLBN Sei Nyamuk (Nunukan, Kalimantan Utara), PLBN Napan (Timor Tengah Utara, NTT), PLBN Yetetkun (Boven Digoel, Papua Selatan), PLBN Labang (Nunukan, Kalimantan Utara), dan PLBN Long Nawang (Malinau, Kalimantan Utara). Lima di antaranya sudah beroperasi, sementara dua PLBN lainnya masih dalam tahap awal pengoperasian.
Proyek pembangunan ini juga melibatkan anggaran yang signifikan, dengan total Rp837,05 miliar untuk lima PLBN yang telah beroperasi. PLBN Serasan mendapatkan alokasi Rp145,7 miliar, sementara PLBN Jagoi Babang sebesar Rp209,14 miliar. Dana terbesar dialokasikan untuk PLBN Sei Nyamuk dengan anggaran Rp248,5 miliar. Selain itu, PLBN Labang dan PLBN Long Nawang masing-masing dialokasikan Rp210,78 miliar dan Rp243,63 miliar.
Setiap PLBN dilengkapi dengan infrastruktur penunjang seperti bangunan inti, gudang barang, kantor, wisma, dan berbagai fasilitas pendukung seperti pasar dan kios perbatasan, yang bertujuan untuk meningkatkan pelayanan publik serta mempercepat aktivitas ekonomi di kawasan perbatasan.
Pembangunan PLBN ini diharapkan tidak hanya memperkuat fungsi pertahanan negara, tetapi juga memberikan dampak positif dalam menciptakan pusat pertumbuhan ekonomi baru, terutama di wilayah terpencil yang berpotensi meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal.
Baca juga:
- Dear Pemda, Ini Arahan Prioritas Program PUPR Tahun 2024
- PUPR Bangun SPAM di Sumbar, Penuhi Kebutuhan Air Minum 10.000 Sambungan Rumah
Dengan selesainya pembangunan PLBN ini, Indonesia semakin memperkuat posisinya dalam menjaga integritas teritorial sekaligus merangsang pertumbuhan ekonomi berbasis perbatasan. Pemerintah berharap inisiatif ini akan membawa dampak yang signifikan, tidak hanya bagi pertahanan negara, tetapi juga bagi masyarakat perbatasan dalam jangka panjang. [isr]
Ikuti Google News dan KabaPadang dari Kabapedia Network
