Padang, Kabapedia.com – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Marsekal TNI (Purn) Hadi Tjahjanto mengingatkan pentingnya penguatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di semua provinsi di Indonesia.
Hal ini ditegaskan saat memberi Kuliah Umum “Sinergitas Pemerintah, Ninik Mamak (LKAAM) dan Cerdik Pandai (kaum intelektual) untuk menyelesaikan masalah pertanahan dalam rangka pembangunan infrastruktur, bertempat di Auditorium Universitas Negeri Padang (UNP), Selasa (20/6/2023).
Pada kesempatan ini hadir juga Gubernur Sumbar, Mahyeldi Ansharullah Anggota DPR RI asal Sumbar Guspardi Gaus serta Rektor UNP, Ganefri.
Di hadapan ratusan mahasiswa UNP yang hadir Hadi Tjahjanto menjelaskan, masyarakat di daerah, terutama masyarakat adat mesti memanfaatkan PTSL untuk mendapatkan kepastian hak kepemilikan tanah. Selama ini kata dia, ketidakadaan hak legalitas tanah kerap membuat masyarakat adat terpinggirkan, dan bahkan menimbulkan konflik.
Hadi mengatakan, kontribusi PTSL terhadap perekonomian nasional sangat besar mencapai Rp5 triliun lebih. Khusus di Sumbar kata dia, masih terdapat 352 ribu hektare tanah ulayat di yang butuh disertifikatkan.
Atas kondisi tersebut, pemerintah terus mengenjot gerakan percepatan penguatan hak pengelolaan tanah bagi masyarakat hukum adat. Dia mengatakan ingin menjadikan Provinsi Sumbar sebagai ikon penyelesaian permasalahan tanah ulayat di Tanah Air.
“Karena apa? Karena tingginya permasalahan, tingginya sengketa, tingginya konflik yang mengakibatkan permasalahan tanah tidak memiliki kepastian hukum,” kata Hadi Tjahjanto.
Mantan Panglima TNI tersebut juga menjelaskan, saat pertama kali dilantik Presiden Joko Widodo sebagai Menteri ATR/BPN, Kepala Negara menyampaikan tiga poin pokok yang harus dikerjakannya.
Pertama, percepatan program PTSL, kedua Presiden memerintahkan Hadi Tjahjanto untuk segera menyelesaikan masalah sengketa dan konflik pertanahan di Indonesia.
“Penyelesaian konflik pertanahan ini di dalamnya termasuk juga soal pemberantasan mafia tanah jelas dia.
Usai dilantik sebagai Menteri ATR/BPN, ia berjanji akan menggebuk atau membereskan para mafia tanah yang selama ini cukup menjadi masalah pertanahan di Tanah Air.
Sementara itu, Rektor UNP Ganefri mengatakan, tanah ulayat menjadi permasalahan cukup serius yang mesti ditangani untuk kelanjutan program strategis nasional (PSN), salah satunya Jalan Tol Trans Sumatra.
Selain pemerintah atau pemangku kepentingan terkait, mahasiswa dinilai juga berkewajiban mengedukasi masyarakat tentang pentingnya kelanjutan pembangunan Tol Padang – Pekanbaru sepanjang 254 kilometer, khususnya seksi Padang-Sicincin (36,15 kilometer) yang berada di Kabupaten Padang Pariaman.
“Semua kita sangat mendambakan jalan tol dari Padang ke Bukittinggi,” ujar dia.
Untuk itu Ganefri berharap kehadiran Menteri ATR dapat membawa angin segar untuk membuat progres penyelesaian jalan tol tersebut lebih cepat.
Sementara itu Gubernur Sumbar Mahyeldi mengatakan, sejumlah langkah untuk penyelesaian masalah tanah lahan tol terus dilakukan, termasuk melibatkan pemuka masyarakat.
Dia menerangkan, selama ini memang persoalan tanah di provinsi itu sangatlah kompleks, sehingga perlu model penanganan khusus.
“Persoalan tanah di Sumbar sangat kompleks pak Menteri. Setiap hari itu banyak persoalan tanah, tadi juga ada yang datang ke kami,” curhat Mahyeldi kepada Menteri ATR.
Pada kesempatan itu juga dilakukan pengukuhan Hadi Tjahjanto sebagai Anggota Kehormatan Wali Amanat UNP. [isr]
Simak berita Kabapedia.com di Google News
