Namun, konsekuensi Brexit mulai terasa. Total perdagangan barang Inggris dengan Uni Eropa turun sekitar 15% antara 2019 hingga 2022. Hambatan perdagangan baru mengganggu rantai pasokan, terutama di sektor otomotif dan manufaktur. Kekurangan tenaga kerja di sektor pertanian, konstruksi, dan perhotelan semakin memperburuk situasi, di mana sekitar 200.000 pekerja hilang sejak kebijakan kebebasan bergerak Uni Eropa dihentikan.
Selain itu, sektor keuangan di London kehilangan daya tariknya sebagai pusat perdagangan Euro, dengan aset senilai lebih dari £1,3 triliun dipindahkan ke negara-negara Uni Eropa. Nilai pound sterling juga jatuh, meningkatkan biaya impor dan semakin menekan daya beli masyarakat.
Krisis Inggris semakin diperparah oleh pandemi COVID-19 yang menghantam pariwisata dan bisnis lokal. Industri pariwisata, yang sebelumnya menyumbang 9% PDB, mengalami penurunan tajam, dengan kedatangan turis internasional turun hingga 73% pada 2020. Dampak pandemi membuat ekonomi Inggris yang sudah rapuh semakin terpuruk.
Ketika Inggris mencoba pulih, perang Rusia-Ukraina yang pecah pada awal 2022 memberikan pukulan tambahan. Lonjakan harga energi global akibat konflik tersebut membuat biaya energi rumah tangga melonjak dua kali lipat dalam setahun, menyebabkan jutaan keluarga tidak mampu membayar tagihan listrik mereka.
Di tengah tekanan ekonomi, lonjakan biaya hidup, dan ketidakpastian politik, Inggris tampak terjebak dalam lingkaran krisis yang semakin dalam. Tanpa langkah kebijakan yang signifikan, risiko dampak jangka panjang membayangi generasi mendatang.
Baca juga:
- Benarkah GenZ Lemah? atau Memang Situasi Ekonomi Saat Ini Berat
- Ekonomi Sumbar Menguat: Sektor Jasa Catat Pertumbuhan Tertinggi
Kisah Inggris saat ini adalah pengingat pahit bahwa kebijakan ekonomi dan politik memiliki dampak besar pada stabilitas sebuah negara. Dari kekuatan global hingga perjuangan domestik, perjalanan Inggris mencerminkan tantangan kompleks yang dihadapi dunia modern. [isr]
Ikuti Google News dan KabaPadang dari Kabapedia Network
