Padang, Kabapedia.com – Wacana penuruan status bandara internasional di tanah air yang dikhawatirkan bakal berdampak bagi Bandara Internasional Minangkabau (BIM), disikapi serius oleh DPRD Provinsi Sumatra Barat (Sumbar).
Diketahui, pemerintah pusat berencana memangkas sejumlah bandara internasional menjadi bandara domestik. Menyikapi hal ini DPRD Sumbar akan menggelar rapat dengar pendapat dengan pemangku kebijakan atau stakeholder terkait, untuk membahas wacana yang baru bergulir tersebut.
Ketua DPRD Sumbar Supardi mengatakan, rapat ini digelar menyikapi munculnya wacana tersebut, dan adanya surat masuk dari Kamar Dagang Industri Indonesia (Kadin) Sumbar terkait wacana yang mengapung tersebut.
“Kita berikan respon cepat dan gelar rapat bersama seluruh stakeholder, baik PT Angkasa Pura II, Kadin, Asita Sumbar, PHRI, komunitas pariwisata serta Sekdaprov Sumbar dan lainnya membahas persoalan ini. Rapat ini akan digelar Selasa (21/2/2023),” beber dia, Minggu (19/2/2023).
Ia mengatakan pihaknya akan memastikan agar penurunan ini tidak terjadi pada bandara yang terletak di Kabupaten Padang Pariaman tersebut. Menurutnya hal ini akan berdampak negatif pada perekonomian di Sumbar.
Apalagi, lanjutnya transportasi udara ini sangat diandalkan dan Sumbar sangat bergantung pada transportasi udara karena jalur tol belum selesai, serta jalur laut yang kurang diminati.
“Kita berharap tentu status bandara internasional ini tetap dipertahankan karena akan sangat merugikan jika beralih jadi bandara domestik,” kata dia. Selain itu ia menambahkan, bandara ini menjadi bandara yang digunakan saudara kita dari Bengkulu dan Jambi saat musim Haji.
Ketua DPRD dari Fraksi Gerindra ini juga menerangkan kalau penurunan status BIM jadi bandara domestik sangatlah merugikan. Apalagi jelas dia, Sumbar telah mendeklarasikan akan dikunjungi 8,2 juta wisatawan dengan program Visit Beautiful West Sumatera (VBWS) 2023.
“Tentu ini akan sangat berdampak jika bandara ini mengalami penurunan status,” tegas dia.
Karena kerugian yang dialami Sumbar terjadi di sektor perdagangan dan pariwisata dan tentu pihaknya akan mengajak Pemprov Sumbar untuk duduk bersama melakukan langkah-langkah strategis, agar status bandara ini tetap menjadi bandara internasional.
Sementara Wakil Ketua DPRD Sumbar, Irsyad Syafar mengatakan, target yang diharapkan dari pertemuan nanti adalah upaya seluruh pihak di Sumbar dalam meyakinkan pusat agar BIM ini tidak menjadi bandara yang dipangkas menjadi bandara domestik.
“Kita akan berupaya membangun komunikasi agar status bandara ini tetap menjadi bandara internasional karena sudah mulai ada pergerakan kunjungan langsung dari negara lain seperti Malaysia dan penerbangan umrah secara langsung dari BIM,” kata dia.
Baca Juga:Perihal BIM Turun Kelas, Gubernur Sumbar Ungkap DAU ‘Serasa’ DAK!!
Selain itu melalui bandara internasional, pengendalian warga negara asing juga lebih baik karena pemeriksaan di bandara jauh lebih ketat dari pemeriksaan di angkutan darat atau laut.
“Lebih banyak mudharatnya BIM ini turun kelas jadi bandara nasional dan kita harapkan ini menjadi perhatian pemerintah pusat. Apalagi Sumbar mencanangkan Visit Beautiful West Sumatera 2023 dengan 8,2 juta kunjungan wisatawan tahun ini. Ini tentu merugikan,” tutup dia. [R9/Kpd]
Baca berita lainnya Kabapedia.com di Google News
