Padang, Kabapedia.com – DPRD Provinsi Sumatra Barat (Sumbar) selaku perwakilan rakyat diminta untuk memanggil para pengurus Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Sumbar. Keterlibatan dewan diharapkan dapat menyelesaikan sengkarut sejumlah persoalan yang sedang melanda tubuh organisasi olahraga tertinggi di provinsi itu.
Saat ini kondisi KONI Sumbar sedang tidak baik-baik saja. Pasca Ronny Pahlawan terpilih sebagai Ketua KONI Sumbar secara aklamasi pada Musyawarah Olahraga Provinsi Luar Biasa (Musorprovlub) tahun lalu, sederet permasalahan muncul ke permukaan hingga berbuntut pada urungnya pencairan anggaran olahraga.
Imbasnya, proses pembinaan olahraga prestasi terganggu, lantaran Pemerintah Provinsi (Pemprov) ogah mencairkan anggaran KONI melalui Dispora Sumbar. Hal ini berdampak langsung terhadap para atlet.
“Bukan saja terhambatnya Pelatprov, namun juga menyangkut uang bulanan atlet yang nyaris satu tahun ini tak diterima para duta olahraga,” nilai Ketua KONI Kota Solok, Rudi Horizon yang mengaku prihatin dengan kondisi tersebut, kepada awak media, Senin (3/4/2023).
Diketahui, hingga triwulan pertama tahun 2023 ini, situasi belum menunjukkan tanda-tanda membaik. Termasuk anggaran tak jua kunjung cair. Padahal tahun ini atlet Sumbar bakal mengikuti babak kualifikasi PON 2024 Aceh – Sumut tahun depan.
Dari perkembangan yang terjadi hingga kini tidak ada tanda-tanda pelaksanaan Pelatprov. Padahal tak lama lagi bakal dilangsungkan Porwil 2023 yang berlangsung di Pekanbaru.
Tak hanya itu, untuk tiket mengikuti PON 2023, beberapa Cabor harus melakoni Para kualifikasi PON seperti Kejurnas dan Pra PON.
Rudi Horizon menyarankan agar pemerintah daerah dan KONI Sumbar harus duduk bersama guna menyudahi polemik yang terjadi.
“Yang dirugikan itu atlet, mereka selama ini sudah muak dengan kondisi yang terjadi. Jangankan hak mereka yang belum terbayar, Pelatprov saja belum jelas sampai saat ini,” ujar Rudi.
Melihat kondisi saat ini, Rudi mempertanyakan keseriusan pemerintah dalam pembinaan olahraga prestasi. Menurut Dia KONI adalah perpanjangan tangan dari pemerintah dalam melakukan pembinaan olahraga.
“Sudah semestinya pemerintah memberikan anggaran kepada KONI yang kepengurusannya legal dan diakui oleh KONI Pusat.”
“Kita tentu paham, KONI justru membantu pemerintah dalam pembinaan olahraga prestasi, pemerintah harus hadir dalam kondisi apa pun. Untuk itu, sudahi polemik ini. Jika tidak, sama-sama kita lihat saja kehancuran olahraga Sumatera Barat,” jelasnya.
Untuk itu Rudi menyarankan agar DPRD Sumbar memanggil Ketua dan pengurus KONI Sumbar. Ia menilai langkah ini akan dapat dijadikan momen bagi DPRD agar mengetahui secara jelas permasalahan yang terjadi. Selanjutnya, bisa secepatnya mencari solusi dalam menyelamatkan nasib olahraga Sumbar.
“Saya berharap DPRD memanggil KONI Sumbar. Hal ini dirasa perlu, agar wakil rakyat bisa mengetahui apa benar masalah yang terjadi. Kalau perlu hadap-hadapkan keduanya, baik KONI maupun Dispora Sumbar sebagai perwakilan pemerintah,” cetusnya.
Rudi berpandangan, tidak ada masalah yang tak bisa diselesaikan, apalagi ini menyangkut kemaslahatan olahraga daerah.
Tak Satupun Terselesaikan
Sementara itu pengamat sekaligus wartawan olahraga senior Sumbar Nofi Sastra menilai persoalan olahraga Sumbar saat ini betul-betul sudah sangat kusut masai alias berantakan.
Pengurus KONI sudah hampir 10 bulan terpilih tapi tidak pernah dilantik. Tak hanya soal pelantikan, yang lebih penting dana KONI juga tidak pernah dicairkan.
Di bagian lain, Dispora Sumbar sebagai perpanjangan tangan gubernur di bidang olahraga, juga seperti ada ketergantungan terhadap apa pun itu harus sepengetahuan gubernur.
“Sehingga baik sejak Dedy Diantolani sampai kini Plt Maifrizon, tak ada satupun yang terselesaikan oleh Dispora. Para atlet tetap latihan mandiri tanpa dana. Kontingen cabor berangkat Kejurnas tetap dengan dana sendiri. Kalaupun ada pejabat Dispora datang melihat cabor latihan, itu pun hanya datang kosong tanpa membawa apapun, termasuk harapan sekalipun,” imbuhnya.
Ia menilai, kalau ada ide untuk memanggil baik Dispora maupun KONI dalam menyelesaikan semua masalah ini, rasanya cukup baik. Namun persoalannya, apakah kedua pihak itu punya niat yang sama untuk menyelesaikan masalah olahraga Sumatera Barat.
Baca Juga: Susunan Pengurus KONI Sumbar 2021-2024 Belum Direstui, Evi Yandri Pertanyakan Sikap Mahyeldi
“Rasanya bolehlah kedua institusi ini dipanggil DPRD. Paling tidak dari sana kita bisa tahu masalahnya apa, dan bagaimana jalan keluarnya,” ungkap mantan pengurus KONI Sumbar beberapa periode ini. [R9/Kpd]
Simak berita Kabapedia.com di Google News
