Padang, Kabapedia.com – Legislator di DPRD Provinsi Sumatra Barat (Sumbar) tengah intens menyoroti Hotel Novotel Bukittinggi. Diketahui, selama ini memang Pemprov Sumbar tutur berinvestasi dalam bentuk kerjasama pengelolaan hotel yang berlokasi di kota berhawa dingin tersebut.
Ketua Komisi III DPRD Sumbar, Ali Tanjung menyatakan, persoalan kerja sama Build Over Transfer (BOT), atau bangun serah guna Hotel Novotel Bukittinggi dinilai berdampak buruk bagi investasi Sumbar. Hal inilah yang mendasari Komisi III sebagai komisi terkait berusaha mencari apa permasalahan yang terjadi.
“Investasi pengelola ini selama puluhan tahun dan laporannya selalu merugi sehingga itu menjadi tugas DPRD Sumbar dalam melakukan pengawasan,” tutur Ali Tanjung, Senin (13/2/2023).
Ia mengatakan apabila Wali Kota Bukittinggi Erman Safar ingin meminta pertimbangan ke DPRD Sumbar silahkan datang dan jangan hanya berkomentar serta meminta pertimbangan di media.
“Kita menjalankan fungsi pengawasan terhadap aset Pemprov Sumbar yang dikerjasamakan dengan pihak ketiga. Jika ingin penjelasan, datang saja ke DPRD Sumbar dan kami akan paparkan semuanya agar jelas,” kata dia.
Menurut dia, PT Graha Mas Citrawisata, sebagai pengelola Hotel Novotel di Bukittinggi telah menjalin kerja sama selama puluhan tahun di atas tanah milik Pemprov Sumbar. Mereka ini terus merugi dalam laporan keuangannya sehingga berdampak pada iklim investasi di Sumbar.
“Kita ingin semua pengusaha yang melakukan investasi dapat keuntungan dan ini mereka malah rugi, tentu kita ingin mengetahui apa penyebab kerugian tersebut dan apa yang bisa dilakukan ke depan agar semua investasi bisa menguntungkan,” kata dia.
Untuk itu dia meminta Wali Kota Bukittinggi untuk tenang dan memberikan ruang kepada DPRD Sumbar menjalankan fungsi pengawasan yang tengah dijalankan.
“Jika investasi yang dijalankan selama puluhan tahun dan pengusaha ini merugi tentu ini memalukan bagi kita dan iklim investasi Sumbar menjadi tidak baik. Kami ingin mempertanyakan apa masalahnya hingga usaha yang mereka jalani ini terus merugi, ini yang coba kita dalami.” kata dia
Komisi III Bidang Keuangan DPRD Sumatera Barat menyatakan akan meminta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk melakukan audit investigasi kerugian negara akibat kerja sama perjanjian Build Operate Transfer (BOT) antara Pemprov Sumbar dengan PT Graha Mas Citrawisata sebagai pengelola Hotel Novotel di Bukittinggi
“Kita ingin semua ini terbuka dan keuntungan yang didapatkan daerah tentu harus optimal, jangan ada yang menyelewengkan keuntungan negara tersebut dengan memberikan deviden yang kecil,” kata dia.
Sebelumnya Wali Kota Bukittinggi, Sumatera Barat, Erman Safar berharap permasalahan Hotel Novotel di daerah tersebut tidak menyebabkan stabilitas ekonomi bisnis setempat terganggu.
Baca Juga: Perjanjian BOT Hotel Novotel Dinilai Mencurigakan, Ketua DPRD Sumbar Ungkap Fakta Ini
“Harusnya diselesaikan secara baik dan tidak berisik, karena kalau dunia usaha di kota ini ada tekanan politik, apalagi hotel sekelas Novotel, kami jadi sulit mengajak pengusaha untuk mengembangkan bisnis dan berinvestasi,” katanya. [isr]
Baca berita lainnya Kabapedia.com di Google News
