Jakarta, Kabapedia.com – Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat terbatas bersama sejumlah menteri Kabinet Merah Putih di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat (07/03/2025). Rapat tersebut membahas rencana pembentukan Koperasi Desa Merah Putih, sebuah inisiatif baru yang dirancang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan mengatasi permasalahan ekonomi di pedesaan.
Menteri Koperasi dan UKM, Budi Arie Setiadi, menyampaikan bahwa Koperasi Desa Merah Putih bertujuan untuk memutus mata rantai kemiskinan di desa serta meningkatkan penghasilan masyarakat.
Baca juga:
- Dugaan Penyimpangan Koperasi di Dharmasraya Mengarah ke Pidana: Kapolda, Kemenkop UKM dan Tokoh Masyarakat Gelar Rapat
- Di Sumbar Cuma Kota Padang yang Selenggarakan Sertifikasi dan Kompetensi Koperasi
“Keberadaan Koperasi Desa Merah Putih ini, yang pertama, untuk kepentingan masyarakat desa. Koperasi ini dirancang untuk memutus mata rantai kemiskinan dan membantu masyarakat desa meningkatkan penghasilannya,” ujar Budi Arie dalam keterangannya kepada media usai rapat, dilansir Kabapedia.com, Jumat (7/3/2024).
Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, menekankan pentingnya peran desa dalam perekonomian nasional. Ia menyebutkan bahwa 44% penduduk Indonesia masih tinggal di desa, dan tanpa intervensi yang tepat, desa berpotensi mengalami kemunduran ekonomi seperti yang terjadi di negara maju. “Di Jepang, 84-86% penduduk tinggal di kota. Desa ditinggalkan, padahal desa bisa menjadi penyumbang pertumbuhan ekonomi. Sebelum terlambat, kita harus memperkuat desa,” tegas Tito.
Koperasi Desa Merah Putih tidak hanya diharapkan menjadi penggerak perekonomian desa, tetapi juga solusi untuk mengatasi masalah pinjaman online (pinjol), tengkulak, dan rentenir yang selama ini membebani masyarakat. Budi Arie menjelaskan bahwa koperasi ini akan menyediakan akses permodalan yang sehat dan berkeadilan. “Presiden menegaskan bahwa Koperasi Desa Merah Putih ini akan memutus rantai rentenir, tengkulak, dan pinjol yang menjerat masyarakat desa. Dengan unit simpan pinjam, masyarakat desa akan terbantu secara finansial dan terhindar dari lingkaran setan kemiskinan,” jelasnya.
Tito Karnavian menambahkan bahwa koperasi ini akan menjadi representasi negara dalam melindungi masyarakat desa dari sistem pinjaman informal yang tidak memiliki perlindungan hukum. “Koperasi ini hadir sebagai representasi negara. Negara hadir untuk menyelamatkan mereka dari ketergantungan pada pinjol, tengkulak, dan rentenir yang tidak bisa dipertanggungjawabkan secara hukum,” tegasnya.
Sebagai bagian dari program nasional, pemerintah akan memberikan dukungan penuh, termasuk pembiayaan dari Bank Himbara. Setiap koperasi desa diperkirakan akan menerima pinjaman sebesar Rp5 miliar untuk membangun fasilitas pendukung seperti gudang penyimpanan, cold storage, unit simpan pinjam, hingga klinik desa.
Baca juga:
- KPRI Unit Korpri Kantor Gubernur Sumbar Raih Opini WTP
- Dekopin Berharap Sumbar Jadi Role Model Koperasi Syariah
Tito juga menyatakan bahwa pemerintah akan segera melakukan sosialisasi kepada kepala desa, perangkat desa, dan asosiasi terkait untuk memastikan pemahaman yang seragam tentang program ini. “Kita akan berdialog dengan kepala desa, asosiasi kepala desa, dan perangkat desa agar mereka memahami visi Presiden. Ini adalah kepentingan bersama yang pasti menguntungkan desa,” kata Tito.
Melalui Koperasi Desa Merah Putih, pemerintah berharap desa dapat menjadi pusat pertumbuhan ekonomi yang mandiri, tidak hanya untuk menjaga ketahanan pangan, tetapi juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh. Program ini diharapkan dapat segera terealisasi di seluruh desa di Indonesia dalam waktu dekat. [isr]
Ikuti Kabapedia Network di Google News dan KabaPadang
