Jakarta, Kabapedia.com – Presiden Prabowo Subianto telah mengintruksikan untuk dilakukan pemutihan data penerima bantuan sosial (Bansos). Hal ini terungkap saat Presiden menerima sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat (19/9/2025). Dalam pertemuan ini, Menteri Sosial (Mensos) Syaifullah Yusuf melaporkan program prioritas Kementerian Sosial, terutama soal penyaluran bantuan sosial (bansos) yang lebih tepat sasaran.
Baca juga:
- Penyanyi Wanita Minang Termahal Tahun 2024, Ada Fauzana!!
- Pencairan Bantuan Langsung Tunai Mitigasi Risiko Pangan dan PKH Tahap 2
Syaifullah menjelaskan, strategi Presiden Prabowo dalam mewujudkan bansos tepat sasaran diwujudkan melalui Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2025 tentang penggunaan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) yang dikelola Badan Pusat Statistik (BPS). DTSEN menggantikan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang sebelumnya digunakan Kementerian Sosial. Data ini telah divalidasi dan diperingkat dari desil 1 hingga desil 10 sehingga memungkinkan penyaluran bansos lebih terarah.
“Kami lakukan adalah melakukan ground check terhadap 12 juta keluarga penerima manfaat. Dari hasil ground check yang dilakukan oleh Kementerian Sosial melalui pendamping-pendamping yang kami miliki dengan sumber daya yang dimiliki oleh BPS, ditemukan 1,9 juta yang dinyatakan tidak memenuhi syarat lagi untuk menerima bansos dan untuk itu kita serahkan kepada mereka yang lebih berhak,” jelas Syaifullah dilansir Kabapedia.com, Sabtu (20/9/2025).
Syaifullah juga menjelaskan saat ini pemerintah juga menyelidiki penerima bansos yang diduga terlibat dalam aktivitas perjudian daring (judol). “Untuk sementara ini tentu bagi yang memang sudah kita ketahui benar-benar bermain judol, tidak akan bisa menerima bansos lagi. Kecuali memang bagi mereka yang sangat-sangat membutuhkan, itu pun harus melakukan reaktivasi, harus melakukan daftar ulang lewat desa, kelurahan atau lewat aplikasi yang sudah kami siapkan, bekerja sama dengan Dinsos setempat,” imbuhnya.
Hingga triwulan ketiga 2025, penyaluran bansos telah mencapai lebih dari 75 persen. Presiden Prabowo juga menekankan bahwa bansos harus dipahami sebagai bantuan sementara. Penerima diarahkan mengikuti program pemberdayaan agar mandiri secara ekonomi. “Kita ingin yang namanya bansos ini dipahami sebagai sifat sementara lalu mereka menuju ke pemberdayaan. Bansos itu sementara, pemberdayaan itu selamanya,” ujar Mensos.
Baca juga:
Selain bansos reguler, pemerintah menyiapkan program makan dua kali sehari untuk 35 ribu penyandang disabilitas, nutrisi untuk lansia di atas 75 tahun, serta berbagai inisiatif peningkatan keterampilan dan akses usaha. “Kita punya program itu juga permakanan untuk dua kali sehari, sarapan dan makan siang 35 ribu penyandang disabilitas,” kata Syaifullah.
Kementerian Sosial juga akan menggandeng dunia usaha, filantropi, dan organisasi masyarakat dalam percepatan pengentasan kemiskinan, terutama kemiskinan ekstrem. Koordinasi juga dilakukan dengan Kementerian Keuangan dan Bappenas terkait kebutuhan penguatan anggaran pemberdayaan. “Sehingga tiap tahunnya bisa lebih terukur dari kelulusan mereka, mereka lolos, dan naik kelas,” ujarnya. [isr]
Ikuti Kabapedia Network di Google News dan KabaPadang
