Payakumbuh, Kabapedia.com – Ketua DPRD Provinsi Sumatra Barat (Sumbar), Supardi mengingatkan agar masyarakat di daerah itu memahami pentingnya hak untuk tahu di era keterbukaan informasi saat ini.
Ini Dia sampaikan saat melakukan sosialisasi Peraturan Daerah (Perda) Nomor 3 Tahun 2022, tentang Keterbukaan Informasi Publik, di Agam Jua Cafe dan Culture Kota Payakumbuh, Sabtu (19/08/2023).
Acara yang berlangsung selama dua hari berturut-turut dikemas dengan nuansa kekeluargaan dengan menghadirkan peserta dari kalangan pensiunan PNS, seniman serta masyarakat Kabupaten Lima Puluh Kota dan Kota Payakumbuh.
Dalam sambutannya Supardi secara tegas menyampaikan bahwa keterbukaan informasi publik adalah hak semua masyarakat. Oleh karena itu semua berhak mendapatkan informasi dari lembaga pemerintah yang dibiayai Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) atau Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD),
“Mereka mempunyai kewajiban untuk membuka seluas-luasnya semua informasi yang ada di lembaga tersebut,” ingat Supardi.
Selain itu Supardi menjelaskan bahwa Perda Nomor 3 Tahun 2022 juga berisikan tentang pasal-pasal yang mengatur informasi apa saja yang boleh diketahui, atau tidak oleh masyarakat.
“Seperti Informasi serta merta yang wajib diumumkan kepada masyarakat, contohnya informasi tentang bencana alam, bencana sosial, sumber penyakit dan lain sebagainya,” jelas dia.
“Selain informasi serta merta, informasi yang tersedia setiap saat juga wajib di publish ke masyarakat, seperti tentang kebijakan-kebijakan yang ada di lembaga tersebut, terakhir informasi yang dikecualikan, seperti masalah pertahananan, personal, atau yang menyangkut informasi mengenai seseorang,” imbuh Supardi.
Terakhir pada kesempatan itu Supardi menjelaskan bahwa sukses atau tidaknya sebuah negara atau pemerintah bisa diukur dari sampai sejauh mana kepala daerahnya membuka peluang selebar-lebarnya tentang keterbukaan informasi publik, sehingga semua informasi yang ada bisa diakses oleh masyarakat, tanpa ada yang ditutup-tutupi.
Senada dengan Supardi Ketua Komisi Informasi Sumbar, Nofal Wiska, menyebut bahwa semua masyarakat berhak untuk tahu dan mendapat informasi dari lembaga pemerintah atau badan publik.
Dalam uraiannya Nofal menjelaskan tahap demi tahap bagaimana masyarakat bisa mendapatkan informasi dari suatu badan publik.
“Yang pertama yang harus kita lakukan memastikan adalah data atau informasi apa yang mau kita dapatkan, kedua adalah memperlihatkan identitas kita, ketiga tujuan kita meminta informasi, selanjutnya adalah kewajiban pemerintah adalah memberikan informasi yang diminta masyarakat dengan waktu maksimal sepuluh hari, jika dalam jangka waktu sepuluh hari tidak ditanggapi oleh badan publik tersebut, maka masyarakat dapat mengsengketakan masalah tersebut ke Komisi Informasi,” ucap Nofal.
Di akhir penjabarannya Nofal menekankan bahwa semua masyarakat, apapun profesinya berhak mendapatkan informasi.
Baca juga: Di Sumbar Cuma Kota Padang yang Selenggarakan Sertifikasi dan Kompetensi Koperasi
“Kita semua disini, siapapun, apapun profesinya memiliki hak untuk memperoleh informasi dari lembaga pemerintah atau badan publik,” tutup Nofal. [Isr]
Ikuti Kabapedia.com di Google News
