Jakarta, Kabapedia.com – Mayoritas pemegang hak suara Pengurus Pusat Persatuan Olahraga Berkuda Indonesia (PP PORDASI), mengajukan protes atas terjadinya perpanjangan masa bakti Triwatty Marciano sebagai Ketua Umum (Ketum) PP PORDASI 2020-2024, yang berlandaskan Surat Edaran Ketum KONI, Marciano Norman.
Baca juga:
- Kejagung Periksa 8 Saksi Korupsi Proyek Tol Japek II
- 12 Eks Napi Korupsi Ikut Pemilu 2024, Ada dari Sumbar!!
Hal ini berawal saat Triwatty menjalankan Rakernas yang semestinya diagendakan untuk persiapan Munas ke-XIV pada 9 November 2023 di DIY, mendadak diubah agendanya menjadi rapat perpanjangan masa bakti kepengurusan.
Pengurus Pengprov PORDASI NTB, Abdul Malik kepada Kabapedia.com, Sabtu (20/7/2024) menjelaskan, “Ini jelas–jelas melanggar AD/ART Pordasi dan mengambil paksa hak anggota sebagai pemilik suara dalam menentukan dan memilih Ketum selanjutnya periode 2024-2028. Mekanismenya hanya melalui Munas, bukan Rakernas. Apalagi yang menjadi dasar perpanjangan masa bakti adalah Surat Edaran KONI, Surat usulan dari Triwatty, dan Surat Keputusan oleh Ketum KONI yang mana adalah suami dari Triwatty sendiri. Hal ini patut diduga terjadinya Nepotisme, Intervensi dan Inkonstitusional dalam PORDASI.”
Menurut Malik Surat Keputusan KONI terkait Perpanjangan Ketua Umum Triwatty Marciano pada PP PORDASI merupakan bentuk Abuse of Power. Dan hal ini melanggar piagam olimpiade (Olympic Charter) yang telah mengatur hak dan kewajiban berotonom pada seluruh cabang olahraga yang dipertandingkan di Olimpiade.
“Saat ini PP PORDASI menaungi 4 cabang olahraga; Equestrian, Pacuan, Polo dan Memanah Berkuda. Khusus Cabor Berkuda Equestrian adalah cabor yang dipertandingkan di Olimpiade. Dimana hak otonom wajib diterapkan bila mau tetap diakui oleh induk olahraganya di dunia yaitu FEI.”
Malik juga menegaskan, bahwa persoalan ini bukan soal dualisme kepengurusan. Situasi ini terjadi karena saat berakhirnya kepengurusan periode 2020-2024 pada 31 januari 2024, tidak diselenggarakan Munas oleh Triwatty Marciano. Kemudian 13 dari 25 Pengprov (dengan nilai bobot korum 64%) melakukan Munas XIV pada 31 Mei 2024, yang hasilnya Aryo Djojohadikusomo terpilih aklamasi menjadi Ketua Umum PORDASI periode 2024-2028.
Respon KOI ke Pengprov PORDASI
Hal senada juga disampaikan oleh Ketua Harian PP PORDASI terpilih 2024-2028 Eddy Sadak. Ia menjelaskan bahwa setiap Induk cabang olahraga olimpiade dibawah naungan Institusi Olahraga Dunia yang bernama International Olympic Committee (IOC). Disetiap negara, IOC mempunyai perwakilannya langsung yang disebut National Olympic Commitee (NOC).
Adapun NOC di Indonesia yang menjadi perpanjangan tangan IOC adalah KOI, Komite Olimpiade Indonesia yang Ketua Umumnya saat ini adalah Raja Sapta Oktohari (Okto). Dan setiap negara, NOC adalah badan independen yang tidak bisa di intervensi oleh pihak manapun termasuk Pemerintah di negaranya.
“Tertanggal 1 Februari 2024, beberapa Pengprov Pordasi telah mengirimkan surat kepada Ketua Umum KOI terkait permasalahan legitimasi perpanjangan kepengurusan PP Pordasi, yang secara sepihak dilakukan oleh Triwatty Marciano. Dimana pihak KOI melalui surat balasannya telah merespon dengan tegas tentang permasalahan ini. Sayangnya, Ketum Koni Marciano Norman tidak mengindahkan penjelasan KOI tersebut,” tegasnya.
Adapun isi surat KOI tertanggal 19 Februari antara lain menyatakan bahwa PP Pordasi adalah federasi nasional (induk organisasi cabang olahraga) yang diakui oleh Federation Equestre Internationale (FEI), federasi internasional yang olahraganya (equestrian) merupakan olahraga yang dipertandingkan di dalam olimpiade, maka sebagai organisasi bagian dari gerakan olimpiade di Indonesia, PP PORDASI memiliki hak dan kewajiban berotonomi tersebut.
Pada surat tersebut, KOI juga menjelaskan keputusan untuk memperpanjang masa kepengurusan atau mengundurkan jadwal musyawarah nasional harus diputuskan secara internal PP Pordasi sesuai dengan mekanisme yang diatur di dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga PORDASI.
Baca juga:
- Kasus Dugaan Asusila: Ketua KPU RI Hasyim Asy’ari Terima Keputusan DKPP
- Anggota DPRD Solok Dipolisikan Atas Dugaan Hina Bupati Epyardi Asda
Di akhir surat balasan KOI kepada Pengprov PORDASI, menegaskan bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan di atas dan dengan tetap menghormati serta menjunjung tinggi prinsip otonomi yang diatur di dalam piagam olimpiade maka Komite Olimpiade Indonesia tidak dapat mengakui ataupun mendukung pengelolaan organisasi bagian dari Gerakan olimpiade (termasuk keputusan memperpanjang masa bakti kepengurusannya) apabila bertentangan dengan piagam olimpiade. [R15]
Ikuti Google News dan KabaPadang dari Kabapedia Network
