Padang, Kabapedia.com – Pelantikan pejabat eselon II Pemerintah Kota Padang terkesan tambal sulam karena mengisi kekosongan dan meninggalkan jabatan kosong.
Hal ini kembali terjadi saat Wali Kota Padang Hendri Septa melantik Mairizon sebagai Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Padang di Aula Abu Bakar Jaar Balai Kota Padang, Rabu.
Mairizon di plot mengisi jabatan strategis yang ditinggalkan Arfian yang sebelumnya diangkat sebagai inspektorat.
Pengangkatan ini kembali membuat ruang kosong di jabatan Kepala DLH Kota Padang dan mungkin saja dilakukan lelang jabatan untuk mengisi posisi Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang tersebut.
Hal ini kerap berjalan seperti itu dan seakan Wali Kota Padang masih meramu sosok yang tepat untuk mengisi posisi strategis yang ada di Pemko Padang. Penggantian ini juga sebagai dampak eksodus besar-besaran pejabat Pemko Padang ke Pemprov Sumbar.
Sebut saja seperti Medi Iswandi, Amasrul, Andri Yulika, Endrizal, Al Amin, Barlius, Rudy Rinaldi dan terakhir Mursalim.
Eksodus ini tentu berkaitan dengan jabatan Gubernur Sumatra Barat yang dipegang Mahyeldi Ansharullah yang menang Pilkada 2020 dan pada saat itu Mahyeldi menjabat sebagai Wali Kota Padang.
Wako Hendri Septa mengatakan, pelantikan pejabat tinggi pertama yang dilantik hari ini telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan telah mendapat rekomendasi dari Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN).
“Mutasi dan rotasi jabatan yang sudah sering dilaksanakan ini sebagai upaya pengembangan karir Pegawai Negeri Sipil (PNS), sekaligus sebagai upaya untuk meningkatkan kinerja Pemerintah Kota Padang dalam melayani masyarakat,” ucap Wako.
Wako Hendri Septa menambahkan, Kepala BKPSDM memiliki tugas yang sangat strategis karena memiliki tanggung jawab dengan administrasi kepegawaian, mulai dari proses pengangkatan, mutasi, pangkat, penghargaan, pengembangan SDM, proses pensiun serta proses yang berkaitan dengan kepegawaian lainnya.
“ASN dan non ASN di Kota Padang cukup banyak. Untuk itu harus kembangkan sistem kerja yang efisien berbasis Informasi Teknologi (IT) dan juga pengendalian berbasis aplikasi serta elektronik.
Baca juga : Pemko Padang Perkuat Mapel Muatan Lokal Keminangkabauan
Hal tersebut akan lebih memantapkan kinerja karena tanpa dukungan teknologi tentunya pekerjaan yang dilakukan tidak akan efektif dan efisien,” jelas Wako.
Baca juga : Pemko Padang Pantau Harga Beras Tetap Stabil
“Disamping itu tingkatkan kreativitas dan ciptakanlah inovasi sehingga terjadi perubahan yang signifikan dalam pelayanan. Susun kebijakan dan program-program kepegawaian yang lebih transparan dan akuntabel karena manajemen ASN adalah salah satu yang dikawal oleh KPK,” pungkas dia.[R9/Kpd]
Baca berita lainnya Kabapedia.com di Google News
