Padang, Kabapedia.com – Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Perwakilan Sumatra Barat (Sumbar) menggelar Forum Koordinasi Percepatan Penurunan Stunting tingkat Provinsi Sumbar Tahun 2023, Selasa (11/4/2023).
Dibuka langsung oleh Wakil Gubernur Sumbar, Audy Joinaldy, kegiatan ini diikuti sejumlah bupati/walikota berserta para stakeholder dari se Sumbar.
Kepala BKKBN Sumbar Fatmawati, ST., M.Eng dalam pidatonya diwakili Sekretaris BKKBN Sumbar, Nova Dewita menuturkan, kegiatan ini dalam rangka melakukan upaya-upaya percepatan penurunan stunting secara umum di Indonesia, khususnya di Provinsi Sumbar.
“Kita menyadari bahwa pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakatnya sangat berkepentingan dengan suksesnya program pengendalian penduduk dan pemberdayaan keluarga,” jelas Nova.
Baca Juga: Profil 4 Daerah Lumbung Sawit Sumbar yang Alami Ledakan Kasus Stunting
Dia menjelaskan, jumlah penduduk yang besar dan laju pertumbuhan yang tinggi bila tidak diimbangi dengan kualitas hidup yang memadai, maka kesejahteraan yang berkeadilan akan sulit dicapai.
Berdasarkan awal tahun lalu hasil dari Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) tahun 2022, dirilis bahwa secara nasional angka stunting di Indonesia, alhamdulillah dapat diturunkan dari 24,4 persen menjadi 21,6 persen. Terjadi penurunan sebesar 2,8 persen.
“Akan tetapi yang mengejutkan kita Provinsi Sumatera Barat angka prevalensinya mengalami kenaikan, yaitu pada tahun 2021 di angka 23,3 persen menjadi 25,2 persen,” beber Nova.
Hal ini tentu menjadi catatan dan sekaligus evaluasi bersama, sehingga forum ini dapat menjadi forum mendiskusikan, berdialog yang nantinya diharapkan dapat ditemukan strategi yang tepat untuk menurunkan angka prevalensi tersebut.
BKKBN Sumbar sendiri telah turun langsung ke lapangan, melakukan berbagai macam intervensi, dalam upaya penurunan stunting pada waktu yang telah berlalu. Sejumlah program dan langkah yang dilakukan di antaranya menggalakkan program Bapak Asuh Anak Stunting (BAAS).
Selain itu BKKBN secara cukup intens mengajak secara bersama-sama berbagai institusi terkait untuk dilakukannya pertemuan, termasuk melakukan kegiatan yang secara parsial, seperti Audit Kasus Stunting (AKS) pada tahun 2022 yang lalu yang melibatkan lintas sektoral.
Sementara itu Wagub Sumbar, Audy Joynaldi mengingatkan, penurunan dan pengendalian stunting butuh kepedulian semua pihak, terutama para stakeholder.
“Kita sebagai ummat Islam diwajibkan mencetak generasi yang berkulualitas. Untuk itu penurunan angka stunting mesti jadi perhatian smeua pihak,” jelas dia.
Wagub juga mengungkapkan, berkaca dari data SSGI di Sumbar terdapat sejumlah kabupaten yang mengalami kenaikan yakni, Pesisir Selatan, Solok Selatan, Dharmasraya, Pasaman Barat, Mentawai, Kabupaten Agam dan Kota Padang.
Dari 7 daerah yang mengalami kenaikan kasus stunting di Sumbar, 4 daerah merupakan daerah kaya sawit. Wagub mengaku heran dengan kondisi ini.
“Ini yang cukup menarik, kenapa ada 4 daerah yang kaya sawit tapi angka stuntingnya malah naik tinggi,” ujar Wagub.
Dari data SSGI menunjukan, empat daerah lumbung sawit Sumbar yang angka stuntingnya naik. Daerah tersebut yakni: Pasaman Barat naik 11,5 persen menjadi 35,5, Kaupaten Solok selatan naik 7,2 persen, Kabupaten Dharmasraya 5,1 persen dan Kabupaten Pesisir Selatan naik 4,6 persen.
Baca Juga: Sestama BKKBN Minta Daerah Utamakan Pencegahan Stunting
Atas kondisi ini Wagub meminta para perusahaan Sawit mesti dilibatkan dalam penurunan angka stunting, terutama dalam penyaluran dana CSR. [isr]
Simak berita Kabapedia.com di Google News
