Padang Aro, Kabapedia.com – Hampir seribuan masyarakat Kabupaten Solok Selatan (Solsel) mengungkapkan rasa kekecewaan kepada Bupati Solsel, khairunnas dan Wabup Solsel, Yulian Efi.
Mereka kecewa karena tidak ditemui Bupati ataupun Wabup saat menyampaikan aspirasi dalam aksi demonstrasi damai, yang digelar di halaman Kantor Bupati Solsel, Senin (18/9/2023) siang.
“Bupati ataupun Wakil Bupati Solok Selatan tidak mau menemui kami, padahal kita sudah sampaikan rencana aksi damai ini jauh-jauh hari demi menyampaikan sejumlah aspirasi yang menjadi tuntutan masyarakat,” ujar Rado Ricardo, salah satu perwakilan pendemo ditemui di lokasi.
Ada 3 poin utama yang menjadi tuntutan masyarakat dalam aksi tersebut. Aspirasi tersebut yakni: penyelesaian persoalan tapal batas, pengangkatan tenaga honorer hingga Pj Wali Nagari.
Dinilai Pengecut
Hilang atau tidak hadirnya dua kepada daerah Solsel di saat masyarakat menyampaikan aspirasi, mengakibatkan rasa kekecewaan yang mendalam. Padahal hampir seribuan masyarakat yang hadir sangat mengharapkan kehadiran Bupati dan Wabup demi menyelesaikan persoalan mereka.
Ahmad Jalali, salah satu perwakilan dari pendemo menilai Bupati dan Wabup Solsel takut dengan masyarakat, dan malah terkesan membiarkan persoalan ini berlarut-larut.
“Saya ingin menyampaikan bahwa Bupati dan Wakil Bupati Solok Selatan pengecut, karena tidak mau masyarakat yang datang untuk menyampaikan aspirasi mereka,” tegas Jalali usai melakukan Audiensi bersama Sekda Solsel.
Untuk persoalan tapal batas yang menyangkut tiga kecamatan, Dia menilai Bupati selaku kepala daerah sudah semena-mena kepada masyarakat, karena tidak melibatkan Ninik Mamak dan Tokoh Masyarakat untuk membahas persoalan itu.
“Untuk itu kita secara tegas menolak Ranperda RTPR yang diusulkan Pemkab Solok Selatan,” ujar dia.
Dia menilai banyak kerugian yang didapat masyarakat, di mana ada pergeseran salah satu wilayah salah satu kecamatan, yaitunya sekitar 300 Km persegi, dan hal ini sangat disayangkan karena tidak melibatkan Ninik Mamak selaku pemangku adat wilayah.
Selain itu kata dia, ada juga persoalan Program Pamsimas di salah satu nagari di wilayah itu, yang mana diduga terjadi penyelewengan dana sehingga masyarakat tidak mendapatkan air bersih yang seharusnya.
Belum Ada Solusi
Datuk Rajo Endah, salah satu tokoh adat Solsel, selaku perwakilan masyarakat mengungkapkan, belum ada solusi yang didapat dalam aksi demonstrasi damai di depan Kantor Bupati Solsel, Senin (18/9/2023).
“Bupati keluar, Wakil Bupati juga keluar dan hanya Sekda yang bisa bertemu kita,” ujar dia menginformasikan.
Dia menjelaskan, persoalan Ranperda RT/RW yang tengah dibahas oleh DPRD Solsel saat ini, masyarakat meminta pembahasan Ranperda tersebut dihentikan, karena berdampak pada kerugian masyarakat akibat peta wilayah yang berubah.
Untuk pembuatan Ranpeda selanjutnya, masyarakat meminta Pemkab Solsel mengacu kepada Undang-undang 2023, tentang Pemekaran Kabupaten.
“Tapi untuk keduanya Sekda tidak dapat memutuskan. Dia tidak bisa mencabut secara sepihak karena bukan kewenangan. Namun beliau menyarankan supaya persoalan ini dibawa ke Pansus DPRD,” beber Datuk Rajo Endah.
Selain persoalan Ranperda RT/RW yang menyangkut tapal batas, tuntutan lain mengenai pengangkatan honorer menjadi PPPK juga tidak dapat disanggupi.
“Jadi intinya beliua tidak dapat mengabulkan apa yang kita minta,” tutup Datuk Rajo Endah.
Karena tidak ada satupun solusi pada aksi kali ini, pihak perwakilan meminta masyarakat memutuskan untuk membubarkan diri, dan dalam waktu dekat bakal dilakukan aksi lanjutan. [isr]
Ikuti Kabapedia.com di Google News
