Revisi UU ASN Tinggal Ketok Palu, Guspardi: Beri Jaminan 2,3 Juta Honorer

oleh -384 Dilihat
Anggota Komisi Il DPR RI, Guspardi Gaus menjadi narasumber secara virtual, dalam diskusi yang diselenggarakan KWP bekerja sama dengan Biro Pemberitaan Parlemen di Ruang media Center Nusantara III DPR RI. [Foto: Dok. DPR RI/Jaka]

Jakarta, Kabapedia.com – Anggota Komisi Il DPR RI, Guspardi Gaus menilai Revisi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, tentang Aparatur Sipil Negara (RUU ASN) akan memperjelas status tenaga honorer. Guspardi Gaus menjamin, tidak adanya pemutusan hubungan kerja (PHK) massal terhadap tenaga honorer Indonesia setelah UU ASN disahkan.

Menurut dia dengan regulasi tersebut para tenaga honorer ini dapat diakui dengan baik dan mendapatkan hak-hak yang layak, sesuai dengan kontribusi dan pengabdiannya kepada negara.

“DPR dan Pemerintah berkomitmen agar tidak ada PHK terhadap 2,3 juta tenaga honorer yang ada di Indonesia. Nantinya, 2,3 juta tenaga honorer itu akan diakomodir, apakah di ASN PPPK Full Time atau PPPK Part Time,” tegasnya saat menjadi narasumber dalam diskusi yang diselenggarakan KWP bekerja sama dengan Biro Pemberitaan Parlemen, di Ruang media Center Nusantara III DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (1/8/2023).

Berbicara pada diskusi bertema “Revisi UU ASN dan Nasib Tenaga Honorer” tersebut,
Guspardi memahami ada kekhawatiran dengan klasterisasi ASN. Karena itu, Politisi Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) itu mengatakan DPR dan pemerintah sudah memikirkan langkah strategis.

“Bahwa orang-orang yang bekerja sebanyak 2,3 juta (orang) sebagaimana saya sebutkan tadi itu tidak melulu semuanya masuk kepada PPPK part time, tergantung dari tugas yang diberikan oleh pimpinannya kepada yang bersangkutan, sesuai dengan tugas fungsi dan wewenang yang dimiliki,” ucapnya.

Prinsipnya, penyusunan RUU ASN ini, tegasnya, DPR dan Pemerintah berkomitmen untuk meningkatkan kesejahteraan.

“Pendapatan yang diterima pekerja honorer selama ini tak akan turun dengan adanya revisi UU ASN, “katanya. Seraya mengatakan perbaikan tata kelola ini tidak akan menambah beban anggaran baru bagi pemerintah.

Sebagai informasi, RUU ASN yang tengah digodok di DPR RI telah rampung dan akan segera dibawa dalam sidang Paripurna terdekat.

Baca juga: Kabar Gembira!! Tidak Akan Ada PHK Massal Honorer

“Semua persoalan sudah dibicarakan, tinggal ketok palu, mudah – mudahan masa sidang depan selesai kami rapat internal dapat segera menjadwalkan pleno pengesahan RUU ASN,” tutupnya. [isr]

 

Ikuti Kabapedia.com di Google News