DPR Setujui Pagu Indikatif PUPR Tahun 2026 Rp70,86 Triliun, Fokus ke Swasembada Pangan dan Sekolah Rakyat 

Jakarta, Kabapedia.com – Komisi V DPR RI secara resmi menyetujui pagu indikatif sebesar Rp70,86 triliun untuk Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) pada Tahun Anggaran 2026. Persetujuan ini agar fokus pemerintah untuk memperkuat infrastruktur pendukung swasembada pangan dan konektivitas nasional secara berkelanjutan.

Baca juga:

• Pembangunan Fly Over Sitinjau Lauik ‘Selangkah’ Lagi, Prakarsa KPBU Disetujui Menteri PUPR
• Target Proyek Sekolah Rakyat, 100 Lokasi Digarap Tahun Ini

Menteri PUPR Dody Hanggara Widodo menyampaikan bahwa arah kebijakan pembangunan tetap berfokus pada program prioritas nasional, terutama rehabilitasi jaringan irigasi, pembangunan bendungan, serta preservasi jalan dan jembatan. “Upaya swasembada pangan hanya bisa terwujud jika kita memperkuat sistem irigasi dan konektivitas kawasan sentra produksi,” ujar Dody dalam rapat kerja bersama Komisi V, Selasa (8/7/2025).

Dilansir Kabapedia.com di laman resmi situs Kementerian PUPR terungkap, dari total pagu yang disetujui, alokasi terbesar diberikan untuk infrastruktur jalan dan jembatan sebesar Rp31,8 triliun. Disusul oleh sektor sumber daya air sebesar Rp20,51 triliun untuk bendungan dan irigasi, serta sektor permukiman Rp4,11 triliun dan prasarana strategis lainnya Rp13,53 triliun.

Namun demikian, Kementerian PUPR juga mengajukan usulan tambahan anggaran sebesar Rp68,88 triliun. Tambahan ini dibutuhkan untuk mendanai program-program strategis seperti pembangunan Sekolah Rakyat, irigasi pertanian baru, optimalisasi infrastruktur eksisting, hingga kegiatan padat karya berbasis masyarakat. Jika disetujui, total anggaran kementerian pada 2026 bisa mencapai hampir Rp140 triliun.

Usulan tersebut sejalan dengan Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2025 tentang Percepatan Rehabilitasi Jaringan Irigasi. Pemerintah menargetkan penguatan ketahanan pangan melalui pembangunan infrastruktur pertanian di berbagai daerah, termasuk Jawa Timur, Jawa Barat, dan Sulawesi Selatan yang menjadi lumbung pangan nasional.

Langkah ini juga menjadi bagian dari upaya antisipasi perubahan iklim dan potensi krisis pangan global. Dengan memperkuat jaringan irigasi dan konektivitas antarwilayah, pemerintah berharap produksi pertanian nasional bisa lebih stabil dan efisien. Pagu dan usulan tambahan ini masih akan dibahas lebih lanjut dalam rangkaian pembahasan RAPBN 2026, termasuk harmonisasi dengan kebijakan fiskal nasional dan prioritas pembangunan lintas sektor.

Prioritas Infrastruktur untuk Ketahanan Pangan dan Pemerataan

Dari total pagu Rp70,86 triliun tersebut, alokasi terbesar adalah untuk pembangunan dan preservasi jalan serta jembatan senilai Rp31,8 triliun. Sementara sektor sumber daya air yang mencakup pembangunan bendungan, irigasi, pengendalian banjir, dan penyediaan air baku dialokasikan Rp20,51 triliun. Sektor permukiman mendapatkan porsi Rp4,11 triliun, dan prasarana strategis seperti sekolah, fasilitas keagamaan, olahraga, dan kesehatan memperoleh Rp13,53 triliun.