Padang Aro, Kabapedia.com – Tuntutan pengangkatan pegawai honorer menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), termasuk salah satu tuntutan masyarakat pendemo yang melakukan aksi damai di depan Kantor Bupati Solok Selatan (Solsel) hari ini, Senin (18/9/2023).
Rinaldi, 71 tahun, orang tua dari salah satu pegawai honorer yang dipecat Pemkab Solsel mengungkapkan kekecewaannya pada aksi damai tersebut. Anaknya menjadi salah satu honorer yang ikut dirumahkan sejak tahun 2021 lalu.
“Anak saya sudah dirumahkan sejak tahun 2021 lalu, Sejak saat itu sudah 2 tahun dia kehilangan pekerjaannya. Padahal dia sudah 12 tahun mengabdi sebagai pegawai honorer
di RSUD Solok Selatan,” ungkap warga Kecamatan Muaro Labuh yang akrab disapa Mak Ban ini.
Dia menilai sikap pemerintah daerah sangat tidak adil, terlebih lagi anaknya yang sudah belasan tahun mengabdi telah mendapatkan banyak kesusahan, terutama masalah finansial.
“Selama ini dia hanya menerima 3 juta per 3 bulan, ini sudah dijalani selama 12 tahun. Siapa yang tidak kecewa,” ujarnya dengan nada lirih.
Diberitakan sebelumnya, sekitar dua ratusan massa dari aliansi dan tokoh masyarakat Kabupaten Solok Selatan (Solsel) gelar aksi demonstrasi damai di depan Kantor Bupati Solok Selatan, Selasa (18/9/2023).
Pantauan Kabapedia.com di lokasi, massa tiba sekitar pukul 12.00 WIB dengan sejumlah truk dan bus. Selain didominasi kaum muda, terdapat juga para Ninik Mamak dan kaum ibu yang turut terjun ke lokasi. .
Kedatangan masyarakat kali ini untuk menemui Bupati Solok Selatan, Khairunnas demi menyuarakan sejumlah tuntutan mereka, terutama terkait persoalan tapal batas kecamatan dan pemberhentian tenaga honorer.
“Kita tegakkan kebenaran. Kami tak ingin dizalimi lagi,” teriak salah satu ibu-ibu memakai pengeras suara sesaat tiba di lokasi.
Sementara itu, Rado Ricardo salah satu perwakilan massa bersuara lantang dan menilai
banyak tokoh masyarakat yang sudah masuk ‘karung’, tertipu oleh kebijakan bupati. Untuk itu dia menagih menagih janji Bupati yang tertuang dalam visi misi, terutama soal tapal batas dan masalah honorer yang telah dipecat.
Ricardo juga mengkritik program pembangunan yang dilakukan Bupati Solok Selatan Khairunnas. Dia menilai banyak kebijakan pembangunan era Bupati Khairunnas tidak sejalan dengan visi-misi.
Baca juga: Demo Bupati Solok Selatan, Ratusan Massa Mulai Mendesak Masuk Kantor Bupati
“Dibangun RTH, dibangun landscape kantor bupati pakai uang rakyat, apa hebatnya. Kita tahu 70 persen masyarakat Solok Selatan merupakan petani, masyarakat butuh pembangunan jalan, bukan gedung,” sindir dia. [isr]
Ikuti Kabapedia.com di Google News
